Sunday, July 26, 2020

Tatacara Pendirian Apotek [Lengkap + Bagan] oleh - ilmufarmasi.xyz

Halo sahabat selamat datang di website ilmufarmasi.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Tatacara Pendirian Apotek [Lengkap + Bagan] oleh - ilmufarmasi.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Tatacara Pendirian Apotek

Kepmenkes RI No. 1332 tahun 2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek mengubah beberapa pasal tertentu, yaitu pasal 1, 3,4, 7, 9, 12, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, dan 33 ayat (2). Selain pasal-pasal yang diubah pada Kepmenkes No. 1332 tahun 2002 tersebut maka tatacara pendirian apotek masih didasarkan pada Permenkes No. 922 tahun 1993.

Berdasarkan Permenkes No. 922 tahun 1993 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatannya, Apoteker Pengelola Apotek wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Namun setelah PP No. 51 tahun 2009 keluar, berdasarkan pasal 51 ayat (2) dikatakan bahwa seorang apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). STRA ini dikeluarkan oleh menteri dan berlaku selama 5 (lima) tahun. STRA ini dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 tahun.

Berdasarkan Permenkes RI No. 889 tahun 2011 pasal 7, untuk memperoleh STRA maka apoteker harus memenuhi persyaratan :

  1. Memiliki ijazah apoteker.
  2. Memiliki sertifikat kompetensi profesi.
  • Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker.
  1. Mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik.
  2. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
  3. Permenkes RI No. 889 tahun 2011 pasal 1 menyebutkan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Pada pasal 2 disebutkan bahwa surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  • SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian,
  • SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian,
  • SIKA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran, atau
  • SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

 

Berdasarkan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 39 disebutkan bahwa untuk dapat memperoleh Surat Ijin Pengelola Apotek (SIPA) tersebut :

  1. Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi.
  2. Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
  3. Apoteker berupa STRA.
  4. Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai STRTTK.

 

Berdasarkan Permenkes RI No. 889 tahun 2011 pasal 10 ayat 1, bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung. Pasal 12 ayat 1, untuk memperoleh STRA, Apoteker mengajukan permohonan kepada KFN dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir pada Permenkes RI No. 889 tahun 2011. Pasal 12 ayat 2, bahwa surat permohonan STRA harus melampirkan :

  1. Fotokopi ijazah Apoteker,
  2. Fotokopi surat sumpah/janji Apoteker,
  3. Fotokopi sertifikat kompetensi profesi yang masih berlaku,
  4. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik,
  5. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, dan
  6. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

 

Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan Apoteker, dapat memperoleh STRA secara langsung. Permohonan STRA tersebut diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif setelah memperoleh sertifikat kompetensi profesi 2 (dua) minggu sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah Apoteker baru dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir pada Permenkes RI No. 889 tahun 2011 pasal 13 ayat 1 dan 2.

 

 

Gambar 1. Skema Memperoleh Sertifikat Kompetensi Profesi, STRA, dan SIPA bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi

 

 

Gambar 2. Skema Memperoleh Sertifikat Kompetensi Profesi, STRA, dan SIPA bagi Apoteker yang Sertifikat Kompetensi

 

Menurut Kepmenkes No. 1332 tahun 2002, pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Adapun tata cara pemberian izin apotek menurut Kepmenkes RI No. 1332 tahun 2002, pasal 7 adalah sebagai berikut :

  1. Permohonan ijin apotek diajukan Apoteker kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota setempat,
  2. Kepala Dinkes Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan,
  3. Tim Dinkes Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinkes Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dinkes Kabupaten/ Kota,
  4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 dan 3 tidak dilaksanakan, Apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinkes Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi,
  5. Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor 3, atau pernyataan yang dimaksud nomor 4, Kepala Dinkes Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek,
  6. Dalam hal hasil pemeriksaan tim Dinkes Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM yang dimaksud nomor 3 masih belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinkes Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan,
  7. Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud nomor 6, Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal penundaan,
  8. Dalam hal Apoteker menggunakan modal pihak lain, maka penggunaan modal dimaksudkan wajib didasarkan atas perjanjian kerjasama antara APA dan Pemilik Modal Apotek (PMA). PMA harus memenuhi persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang bersangkutan.
  9. Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan APA atau persyaratan apotek atau lokasi apotek yang tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinkes Kabupaten/Kota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasannya.

Gambar 3. Tatacara Pemberian Izin Apotek

Itulah tadi informasi dari judi poker mengenai Tatacara Pendirian Apotek [Lengkap + Bagan] oleh - ilmufarmasi.xyz dan sekianlah artikel dari kami ilmufarmasi.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 comments:

Post a Comment

© 2017 ilmufarmasi - Memberikan Info Seputar Ilmu Farmasi. All rights resevered. Powered By Blogger